MetroNTB.net

Terbaru

Pemerintah

Kriminal

Ad Placement

NTB

Video

   Comment   

Pj Sekda Ikuti Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 Makodim 1608/Bima

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Hj. Mariamah, SH mengikuti Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Lapangan Makodim 1608/Bima, Minggu 5 Oktober 2025.

Upacara yang berlangsung khidmat dan tertib tersebut mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju" dan diikuti oleh unsur Forkopimda, seluruh anggota TNI dan Polri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

‎Dalam kesempatan itu, Kasdim 1608/Bima Mayor Inf. Asep Okinawa Muas membacakan Amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., menyampaikan agar setiap prajurit TNI senantiasa waspada terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Panglima juga menekankan kepada prajurit pentingnya soliditas dan sinergitas, serta tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang dapat memecah belah.

“Dalam menghadapi perubahan isu strategis tataran global, nasional dan regional TNI harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang berbau provokasi” ungkap Panglima.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan pentingnya bagi prajurit untuk memperkokoh iman dan takwa, bijak dalam menggunakan media sosial, serta melaksanakan tugas dengan ikhlas dan menghindari tindakan melanggar hukum.

Peringatan HUT TNI ke-80 ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Kapolsek Terbaik, serta Kepala Desa Terbaik, dan Prajurit Terbaik jajaran Kodim 1608/Bima. 

Melalui peringatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban yang kondusif guna mendorong kemajuan pembangunan dan ekonomi daerah.

   Comment   

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menerima Audiensi bersama CV. Bima Permata Seafood

    Kota Bima Metro NTB

Kegiatan DPRD Kota Bima

Kamis, 02 Oktober 2025

 

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menerima Audiensi bersama CV. Bima Permata Seafood terkait wisata dan keadaan kelompok Nelayan di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II Yth. Ny. Gina Adriani., didampingi Wakil Ketua Komisi II Yth. Ny. Asnah Madilau, SH,

Sehubungan dengan Audiensi bersama CV. Bima Permata Seafood terkait kelompok wisata dan keadaan Nelayan di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota itu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya ;

  1. Kepala Disparbud Kota Bima
  2. Kepala Diskanlut Kota Bima
  3. Camat Asakota Kota Bima
  4. Lurah Ule Kota Bima

Rapat berlangsung di Ruangan Komisi II gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2025 Pada Pukul. 10.00 Wita., Rapat tersebut kami laporkan berjalan dengan aman, tertib, lancar serta kondusif.

 
   Comment   

Wakil Bupati Bima Tinjau Persiapan Layanan dr.H.Ihsan Matangkan Hemodialisa (HD), " Pemerintah Serius Dan Tinjau Kesiapan Layanan Medis"




Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati disambut langsung oleh jajaran manajemen RSUD Bima dan tim teknis. Beliau melihat langsung kondisi ruangan, ketersediaan alat, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menyambut layanan baru yang sangat dinanti ini.

“Alhamdulillah, saat ini telah tersedia 8 unit mesin Hemodialisa dari total 23 unit yang diusulkan. Ini adalah awal yang baik, dan kita akan terus berupaya agar seluruh usulan bisa segera terealisasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Wakil Bupati di sela-sela peninjauan.

Layanan Hemodialisa di RSUD Bima akan menjadi angin segar bagi pasien gagal ginjal di Kabupaten Bima dan sekitarnya, yang selama ini harus melakukan cuci darah di luar daerah dengan beban biaya dan jarak yang tidak ringan.

Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan, MPH, menyampaikan bahwa segala persiapan teknis dan administratif sedang dimatangkan, mulai dari pelatihan tenaga medis, uji fungsi alat, hingga standar operasional pelayanan.

"InsyaAllah Oktober kita mulai. Kami ingin memastikan bahwa saat layanan ini dibuka, masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermutu," jelas beliau.

Kunjungan ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau bagi masyarakat Dana Mbojo.


   Comment   

Perwali Tentang PKH Daerah Terbit, Hasyim : PKH Daerah Menyasar Masyarakat Miskin Non-Bansos Pusat





Tahapan persiapan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah yang merupakan salah satu visi-misi Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima, saat ini Pemerintah Kota Bima telah menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum PKH Daerah. Terbitnya Perwali ini telah melewati serangkaian proses panjang dan mendapat persetujuan dari pusat dan Biro Hukum Pemprov NTB.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik, Muh. Hasyim diruang kerjanya setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bima, pada Rabu siang (1/10/2025).

Jubir Pemkot Bima ini mengungkapkan, tahapan selanjutnya yakni sosialisasi dengan perangkat RT/RW tiap kelurahan dalam rangka memastikan data calon penerima manfaat PKH Daerah betul-betul valid. Ia menegaskan, PKH Daerah ini akan diperuntukkan bagi masyarakat rentan yang tidak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah pusat, khususnya bagi lansia dan disabilitas.

"Hiingga saat ini, berdasarkan usulan dari Lurah kerjasama dengan RT/RW tiap kelurahan, ada sebanyak 6.955 usulan yang masuk. Namun data ini masih diolah sesuai jumlah penerima tahap pertama sebanyak 1.200. Dari data yang diusulkan ini, masih terdapat data yang menerima bansos pusat, seperti BPNT, PKH, dan lainnya, ini yang perlu dilakukan verval lanjutan," ungkap Hasyim.

Ia menambahkan, prioritas kepala daerah yang akan menerima PKH Daerah ini yakni khusus bagi lansia dan disabilitas. Nantinya, data usulan dari kelurahan akan dilakukan verval kembali dengan dua metode, yakni verval secara online melalui sistem SISNG Kemensos, dan verval secara offline dengan pembuktian dilapangan.

"Verval offline ini nantinya akan melibatkan para pihak, Lurah, RT/RW, LPM, TNI/Polri didampingi OPD teknis. Langkah ini sangat penting, agar memastikan para penerima manfaat dari program ini dapat tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya

Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat