Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima beserta anggota Hadiri Upacara dan Tasyakuran HUT ke-24 Kota Bima

4/18/2026    Comment   

Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima beserta anggota Hadiri Upacara dan Tasyakuran HUT ke-24 Kota Bima

•  Jum'at, 10 April 2026
  Kota Bima Metro NTB

Rilis    
Ucapan DPRD Kota Bima
Jum'at, 10 April 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima menghadiri Upacara dan Tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke-24 Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Jumat (10/4).

Kegiatan berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima HA Rahman, SE, bersama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, serta diikuti oleh para kepala daerah se-NTB, unsur Forkopimda Kota Bima, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, hingga Lurah se-Kota Bima.

Kehadiran Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD merupakan wujud sinergi dan dukungan legislatif terhadap Pemerintah Kota Bima dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Dalam amanatnya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa peringatan HUT ke-24 Kota Bima bukan sekedar seremoni, melainkan momentum refleksi atas perjalanan pembangunan sekaligus penguatan optimisme menuju masa depan.

“Hari ini, tepat 24 tahun perjalanan Kota Bima, kita berdiri bersama bukan sekadar memperingati usia, tetapi memikirkan perjalanan, mensyukuri pencapaian, dan meneguhkan harapan masa depan,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan berbagai pencapaian pembangunan sepanjang tahun 2025, di antaranya penghargaan tingkat nasional di bidang inovasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, perlindungan pekerja, serta keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bima.

Selain itu, Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan rangkaian HUT Kota Bima melalui Pawai Rimpu sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas daerah.

“Mari kita sama-sama memeriahkan rangkaian HUT Kota Bima dengan mengikuti Pawai Rimpu sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya dan warisan leluhur Bima,” ajaknya.

Tema HUT Kota Bima ke-24 tahun ini, “Kota Bima Berbenah, Kota Bima Bisa”, menjadi semangat bersama untuk terus memperkuat gotong royong, kebersamaan, serta rasa memiliki terhadap daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 24 tahun Kota Bima yang terus tumbuh dan berkembang.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menyampaikan harapannya agar momentum hari jadi ini menjadi penguatan komitmen seluruh elemen daerah dalam membangun Kota Bima ke arah yang lebih baik.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima terus terjaga dan semakin kuat dalam mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga di usia ke-24 ini, Kota Bima semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.

DPRD akan terus berkomitmen mengawali setiap kebijakan pembangunan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.*

Kementrian Agraria Dukung Pemvangunan Pemukiman Hunuan Vertikal dan Kota Satelit, " Menteri Nusron Wahid Siapkan Penyediaan Lahan."

4/18/2026    Comment   

Kementrian Agraria Dukung Pemvangunan Pemukiman Hunuan Vertikal dan Kota Satelit, " Menteri Nusron Wahid Siapkan Penyediaan Lahan."

*Kementerian Agraria 

*Dukung Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit, Menteri Nusron: Siapkan Penyediaan Lahan di Berbagai Wilayah*

Jakarta - Metro NTB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Menteri Nusron.

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas. "Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN. "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rakor kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri. Turut hadir, jajaran dari Kementerian PKP. ()

Dukung Pembangunan Pemukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit Menteri Nusron Siapkan Penyeduaan Lahan Diberbagai Wilayah

4/17/2026    Comment   

Dukung Pembangunan Pemukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit Menteri Nusron Siapkan Penyeduaan Lahan Diberbagai Wilayah

*Dukung Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit, Menteri Nusron: Siapkan Penyediaan Lahan di Berbagai Wilayah*

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia

"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Menteri Nusron.

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas. "Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN. "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rakor kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri. Turut hadir, jajaran dari Kementerian PKP.

4/17/2026    Comment   

*Kementerian ATR/BPN Perkuat Pengawasan HGU untuk Dukung Pencegahan Karhutla*

Pontianak - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Komitmen ini ditegaskan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).

“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wamen Ossy usai apel yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma'ruf, menegaskan bahwa angka karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. "Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,’ tutur Wamen Ossy.

Menko Polkam dalam sambutannya turut menegaskan bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini telah menjadi atensi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. "Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan," imbaunya.

Adapun pada Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla ini dilakukan peninjauan pasukan gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Lalu, para pejabat yang hadir diajak meninjau sejumlah peralatan yang telah disiapkan