MetroNTB.net

Terbaru

Pemerintah

Kriminal

Ad Placement

NTB

Video

SPBU Wilayah Tambora Diduga Melanggar Aturan " Samarluki Desak Pertamina Cabut Ijinya."?

SPBU Tambora Dibangun untuk Warga, Tapi Mengutamankan Pengecer SPBU Mini."Desak Pertamina Selidiki SPBU Nakal."?
Bima Metro NTB
Dibangunya SPBU Diwilayah Tambora dan sekitarnya  masyarakat, menyambut gembira berdirinya SPBU pertama diwilayah yg sangat jauh  dari transportasi   umum.
Harapannya saat itu sangat  sederhana, karena ada kemudahan bagi  warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kota Dompu  untuk membeli bahan bakar,  dengan harga standar terjangkau dan jauh dari kerungan takaran dan harga. 
Terutama petani  bisa mempersingka jarak tempuh untuk membeli bahan  bakar  dengan takaran dan ukuran sesuai standar.
Namun, melihat fakta di lapangan  ada sebuah kejanggalan logika yang patut kita kritisi bersama.
Jika SPBU resmi sudah beroperasi dan mudah diakses diwilyah Tambora dan sekitarnya  itu mempermuda,"  dibalik itu, Mengapa praktik penjualan BBM eceran dan Pom Mini (Pertamini) ilegal justru diberi kesempatan, terang-terangan diDepan SPBU milik Pengusaha Bima".???
Sementara  masyarakat pemilik Roda dua dan Roda  empat tidak lagi kebagian mengisi di SPBU diwilayah Tambora tersebut, dikarenakan sudah habis, diduga dimonopoli oleh SPBU mini Ilegal yg sengaja ditempatkan  pas didepan SPBU Wilayah Tombora tetsebut.
Bukan hanya didepan SPBU, Berdasarkan pantauan lapangan, para pengecer  ini beroperasi tanpa surat izin resmi atau rekomendasi dari pemerintah desa maupun kecamatan, tapi mereka tetap diberi kesempatan untuk, menjadi pengecer, sehingga merugikan konsumen atau penggunana roda dua dan roda empat yg ingin mengisi bahan bakar minyak secara langsung.
Akibat dari kenakalan SPBU ini,  pemilik mobil dan motor harus gigit jari, karena tidak bisa lagi mendapatkan takaran dan harga BBM sesuai aturan.
Hal ini dijumpai ketika mobil rombongan   investor, masuk DiSPBU, tidak bisa mengisi, BBM, sudah  dikuras habis oleh pengecer.
 Mengingat SPBU  wilayah Tambora adalah satu-satunya tumpuan harapan  di wilayah tersebut, muncul pertanyaan kritis yang tak terhindarkan, Apakah SPBU Wilayah Tambora  selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasi pembelian BBM dalam skala besar menggunakan jeriken kepada para pengecer ini?
Jika jawabannya ya, maka SPBU Tambora ini telah menyimpang dari tujuan awalnya. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dibangun untuk melayani masyarakat umum secara langsung (kendaraan roda dua dan roda empat), bukan berfungsi sebagai agen grosir bagi para pengecer ilegal.

Ketika SPBU lebih memprioritaskan atau melonggarkan aturan bagi pembeli berjeriken, efek dominonya sangat merugikan warga
Stok di SPBU cepat habis, sehingga warga yang datang membawa kendaraan sendiri sering tidak kebagian.
Masyarakat dipaksa membeli harga mahal, karena  tidak kebagian di SPBU, mereka terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang sudah dinaikkan secara sepihak.
Demikian, Samarluki Indra Dewa Mendesak Depot Pertamina Bima, turun menyelidiki dugaan pelanggaran aturan SPBU wilayah Tambora tersebut, karena dilokasi SPBU itu terlihat dengan jelas," didepan ada Pom Bensin Mini, sementara, SPBU  , tidak lagi  melayani pengisian dengan alasan habis, ini sangat janggal, sulit diterima dengan logikan akal sehat."
Dalam waktu dekat  lembaga  kami akan mengajukan klarifikasi dan laporan dugaan pelanggaran aturan SPBU tersebut.
Terakhir  perbincangan santai," Entah siapa pemilik SPBU ini, saya jelaskan pada  Metro NTB  edisi berikutnya. 


Desak DPR Kota Bima Undang Pengusaha Bus Dan Dishub Untuk RDP

MASALAH PO BUS DAN TRAVEL AKAN DIBWA KE DPRD KOTA BIMA, KETUA KPSPI DESAK PENGHENTIAN SEMENTARA UNIT TANPA IJIN
 
Kota Bima , Metro NTB 
 Sabtu, 29 Maret 2025
Setelah mengamati dan melakukan infestigasi serta pemantauan lapangan  tentang Bus Akdp yg parkir sembarang tempat, bahkan  bahu jalan dijadikan tempat parkir bagi Bus antar  daerah dan Propinsi tersebut. 
Selama hampir dua bulan lamanya, ditemukan  sejumlah tidak mengantongi ijin trayek, alias diduga  bodong, oleh karena itu,
 
" Komisi Pemantau Sosial dan Perpolitik Indonesia (KPSPI) akan membawa masalah terkait praktik yang diduga melanggar aturan oleh beberapa PO Bus dan Travel ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, bersama dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Bima. Surat pengajuan akan diajukan pada hari Senin, 30 Maret 2026, dengan kehadiran perwakilan Dishub Provinsi NTB, Dishub Kota Bima, serta seluruh perwakilan PO Bus dan Travel yang ada di Bima.
 
Ketua KPSPI Iwan Kurniawan menyatakan, "Kami mendesak pihak DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai penghentian sementara kegiatan operasional bagi seluruh PO Bus dan Travel yang tidak memiliki ijin resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pelanggan, menjaga ketaatan pada peraturan perhubungan, serta melindungi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas secara sah dari persaingan bisnis yang tidak sehat."
 
Pernyataan dari Ketua Organda Kota Bima Husain menyatakan memang adanya operasional kendaraan yang melanggar aturan. "Banyak yang beroperasi tanpa mengantongi sertifikat trayek, parkir di luar terminal seperti sebelah Oleh Jaya, yang membuat jalur kota Bima menjadi semrawut. Beberapa PO seperti Bismana, Tiara Mas, dan Titian Mas sering terlihat parkir di lokasi tersebut," ujarnya.
 
Sekretaris Jenderal BAPEKA NTB juga menyatakan dukungan penuh. "Kami telah mengumpulkan data terkait unit-unit yang beroperasi tanpa ijin resmi. Kolaborasi dengan KPSPI diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi industri angkutan darat di wilayah Bima," ujarnya.
 
Sementara itu, Ketua Organda Kota Bima Husain menambahkan, "Banyak PO Bus dan Travel beroperasi tanpa sertifikat trayek, parkir di luar terminal dekat Oleh Jaya. Contohnya seperti Bismana, Tiara Mas, dan Titian Mas yang sering parkir di sana, bahkan ada yang lintas provinsi sampai Jakarta. Prima Jaya juga pernah ditemukan menggunakan izin prinsip sementara."
 
Ia juga menyebutkan bahwa perubahan peraturan setelah Undang-Undang Cipta Kerja membuat proses perizinan melalui aplikasi OSS, sehingga kewenangan daerah dalam penertiban menjadi terbatas dan harus melalui pihak provinsi. "Kami berharap agar pihak yang berwenang segera melakukan pengecekan agar semua PO Bus dapat mengantongi izin trayek resmi," pungkasnya.
Terendus , bahwa sejumlah Bus yg parkir dibahu dan badan jalan dikilota Bima, diduga kuat tidak mengantongi ijn."
Dishub Propinsi NTB yg paling bertanggungjawab terhadap BUS ADP   yg ingin dikofirmasi via Tlpnya,  jumat 27/3/2026, tidak  angkat  hp.001

Pemkot Bima Matangkan Persiapan HUT Ke-24, Festival Rimpu Siap Digelar April 2026


Kota Bima,Metro NTB– Pemerintah Kota Bima mempercepat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 yang akan dirangkaikan dengan Festival Rimpu pada 25–27 April 2026. Rapat koordinasi digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kamis (26/3), dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, didampingi Wakil Wali Kota, Feri Sofiyan, serta dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabag, camat, dan lurah se-Kota Bima.

Rapat ini menegaskan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan yang menjadi simbol kebersamaan dan identitas budaya Kota Bima. “Seluruh OPD, camat, lurah, hingga satuan pendidikan wajib berpartisipasi aktif. Pemasangan spanduk ucapan HUT di lingkungan kerja masing-masing menjadi bagian dari semarak perayaan.

Ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum kebersamaan,” tegas Wali Kota H. A. Rahman.
Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. Penertiban ternak liar, pengawasan peredaran minuman keras, dan sinergi antarinstansi diminta dilakukan agar masyarakat dapat menikmati suasana yang aman dan nyaman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Feri Sofiyan, menambahkan bahwa HUT Kota Bima menjadi momen strategis untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah. “Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan, justru mendorong kreativitas dan kolaborasi antarinstansi,” ujarnya.

Beberapa agenda utama peringatan HUT tahun ini meliputi upacara HUT, resepsi, dan Pawai Rimpu sebagai ikon budaya Bima. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kegiatan pendukung seperti festival seni budaya, lomba kebersihan lingkungan, dan bazar UMKM untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Panitia pelaksana akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Pendanaan berasal dari APBD, sponsorship, serta partisipasi pihak ketiga dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

Dari sisi publikasi, pemerintah Kota Bima akan mengoptimalkan media sosial, media massa, serta pemasangan atribut seperti baliho dan umbul-umbul di titik strategis. Dokumentasi kegiatan juga disiapkan sebagai bagian dari promosi daerah. Pemerintah optimistis HUT ke-24 Kota Bima yang dirangkaikan dengan Festival Rimpu 2026 akan berlangsung meriah, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat Kota Bima.

Duta Gerindara Yang DiGadang Gadang Calon Bupati Bima Tahun 2024,Silam " H.Yasin Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H."

Bima Metro NTB

Dimomentum  hari Raya Idul Fitri 1447 H. Tahun 2026 , mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindara)  yg berturut turut dua periode,  terpilih menjadi parlemen mewakili  Dapil Bima, Kecamatan , Langgudu, Lambu, Sape, Wawo, Wera dan Ambalawi," tidak tanggung2 duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima.
Bukan tanpa dasar  pendukung H.Yasin dikala itu,  kalkulasi politik sangat  cerdas  pendukung dan rakyat, khusus Bima timur disaat itu, tapi , " alam tidak pernah salah  menyeleksi nasib  dan takdir , itulah gambaran dan ilustrasi Untuk H.Yasin."
Keputusan Partai adalah final dan mengikat  bagi anggota partai politik,"
Dipilek 2024 Iya, Yasin dikirim untuk merebut kursi Legislatif tingkat Propinsi NTB.
Langka politik memang berat, ditingkat ini dulu, karena  persaingan  pada saat itu adalah incumben  yg sudah memiliki  jaringan politik dan vinansial yg cukup
Putra  Kelahiran  Wowo yg  murah senyum , dan sabar ini, mampu membaca celah politik untuk meraih,dukungan " Al Hasil  H Yasin, diutus oleh Rakyat Dapil Dompu, Bima dan Kota Bima, sebagai pejuang Aspirasi sekaligus juru bicara Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB)  secara kelembagaan.
Mantap semoga selalu sehat wal afiat, Amin (001)





Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat