MetroNTB.net

Terbaru

Pemerintah

Kriminal

Ad Placement

NTB

Video

Audeilnsi Bersama KI NTB, Walikota Bima Tegaskan Komitmen

Audeilnsi Bersama KI NTB, Walikota Bima Tegaskan Komitmen

Audiensi Bersama KI NTB, Wali Kota Bima Tegaskan Komitmen Transparansi Publik

Pemerintah Kota Bima kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui audiensi dan silaturahmi bersama Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB masa bakti 2026–2030. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Wali Kota Bima pada Senin, 6 April 2026. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik). Pertemuan ini menjadi momentum awal dalam membangun hubungan kerja yang konstruktif antara Pemerintah Kota Bima dan Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai lembaga yang berperan penting dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah. Berbagai tantangan serta peluang dalam menghadirkan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat turut menjadi perhatian bersama. Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi publik secara cepat dan transparan. Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sahnam, SH menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi melalui pendampingan, sosialisasi, serta penguatan regulasi agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi dapat terpenuhi secara optimal. Audiensi ini turut menjadi wadah diskusi strategis untuk menyamakan persepsi terkait standar layanan informasi publik, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, serta penguatan budaya transparansi di lingkungan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan Komisi Informasi Provinsi NTB dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Penerimaan Polri 2026, Polres Bima Kota Komitmen Transparan dan Akuntabilit




Kota Bima - Dalam rangka menjamin proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), Polres Bima Kota mengikuti kegiatan penandatanganan Naskah Fakta Integritas Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 31 Maret 2026 pukul 09.20 WITA bertempat di Ruang Panel Data Bag Ops Polres Bima Kota, serta terhubung secara daring melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolda NTB selaku Ketua Panitia Daerah.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kabag SDM AKP Husnain, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Penandatanganan fakta integritas ini menjadi komitmen seluruh pihak, baik panitia, peserta, maupun orang tua/wali untuk melaksanakan proses seleksi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” jelas AKP Husnain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Bima Kota Kompol Herman, S.H., Kabag SDM AKP Husnain, S.H., Kasi Propam AKP Imam Subandi, IPDA Putu Giri Suarjana, seluruh calon siswa (casis), serta perwakilan orang tua/wali.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan naskah Fakta Integritas oleh perwakilan peserta seleksi yang diikuti seluruh casis, serta pembacaan oleh perwakilan orang tua/wali atas nama I Putu Sastrawan, S.H.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Kapolda NTB selaku Ketua Panitia Daerah, yang diikuti oleh seluruh panitia seleksi, peserta, serta orang tua/wali.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Fakta Integritas oleh perwakilan, diawali oleh Kapolda NTB yang didampingi oleh Karo SDM Polda NTB.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara profesional dan berintegritas, sehingga menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

Mutasi ASN Dilingkup ATR BPN  Wilayah NTB Dianggap Ngawur," LSM Bapeka Akan Bersurat Ke Nusron Wahid ."?

Mutasi ASN Dilingkup ATR BPN Wilayah NTB Dianggap Ngawur," LSM Bapeka Akan Bersurat Ke Nusron Wahid ."?

Nusa Tenggara Barat (Metro NTB)
Mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara ( ASN ),adalah hal yg biasa dilakukan disetiap  instansi  pemerintah untuk memenuhi kebutuhan   dalam rangka pelayanan  rakyat dibidangnya masing masing."Namun  Rotasi dan Mutasi  ASN dilingkup ATR BPN Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh Kepala Wilayah  Kementrian  ATR BPN , adalah sebuah kebijakan  ngawur," Karena tidak mempertimbangkan  dampak buruk terhadap pegawai yg dimutasi dan rotasi tersebut."
Hal ini ditemukan diATR BPN Se Pulau Sumbawa.
Disumbawa besar  Kamis 2/4/2026' dijumpai lebih kurang lebih kurang puluhan orang  pegawai  ATR BPN Dompu   yg dimutasi  ke ATR BPN Kabupaten  Sumbawa besar ole Kepala Wilayah ATR BPN,.
Secara kebetulan mereka  mampir makan disalah satu rumah makan dijalan lintas Sumbawa -Bima, disitu nyletup cerita, tawa  heran dengan tugas baru, mau tidak mau  harus dijalankan sebagai ASN  yg  siap ditempatkan  dimana saja diseluruh wilyah Repulik Indonesi.
Sambil senyum geleng  geleng  kepala, dari raut wajah, mereka sebenarnya belum siap untuk ditempatkan didaerah yg baru  yg cukup  jauh, dengan  jarak tempu delapan jam lamanya, " Sumbawa - Dompu."
Pegawai yg rata rata hanya memiliki roda dua itu,  dengan terpaksa  pulang, menerjan  angin dan hujan disepanjang jalan, sesekali berhenti berteduh  karena  hujan.
Hal ini ditempu karena keterpaksaan, atas   kondisi,vinansial, yg belum  memadai ? 
Semoga  mereka pegawai  BPN Dompu  yg dimutasi  ke Sumbawa besar ini, selamat sampai tujuan, sehingga bisa berkumpul  bersama keluarga  masa libur tiga hari kerja  jumat, sabtu minggu.Lumayan.
Bukan hanya, yg berroda dua, tapi ada yg lain , numpang bus, sumbawa bima, mereka mampir disalah satu  toko  sekedar  beli air mineral." 
Terlihat dengan jelas  mereka puluhan ASN  ini belum siap untuk dimutasi, tapi keputusan ngawur seorang Kanwil itu harus dijalankan, sekalipun dengan terpaksa.", 
Tulisan ini adalah fakta dan opini,



Bupati Bima Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025

30 Mar 2026Pemerintahan| 1 min read
Bupati Bima Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025

Bima, Metro NTB. Bupati Bima, Ady Mahyudi, Se, menyampaikan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Paripurna DPRD Kabupaten Bima, (30/3/2026). Rapat Paripurna yang dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat Eselon II, Eselon III perangkat daerah, Instansi Vertikal,

Bupati Bima untuk memaparkan progres dan hasil yang dicapai selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 lalu.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025 yang mencakup 17 urusan yang menjadi kewenangan daerah dan 4 urusan pilihan.

"Satu tahun perjalanan ini bukan sekadar hitungan waktu, tetapi merupakan fase awal yang penuh kerja keras, pengabdian dan komitmen untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh. Amanah yang diberikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025–2030 dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dalam upaya mewujudkan visi besar “Bima Bermartabat” sebuah cita-cita kolektif menuju daerah yang berkemajuan, makmur, tangguh dan
berkelanjutan," ungkap Ady Mahyudi.

Setelah penyampaian LKPJ, Rapat Paripurna menindaklanjuti dengan Pembentukan Pansus dan pengambilan Keputusan DPRD.


Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat