RAPAT PARIPURNA KE-10 DPRD KOTA BIMA, SEKDA SAMPAIKAN PENJELASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD 2026
- Jum'at, 18 September 2026
Kota Bima Metro NTB

Rilis Berita
Kegiatan DPRD Kota Bima
Kamis, 17 September 2026
Sekretariat DPRD Kota Bima – DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Ke-10 dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026), bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bima.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm dan dihadiri Sekda Kota Bima bersama jajaran Pemerintah Kota Bima, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mewakili Wali Kota Bima, menyampaikan penjelasan Pemerintah Kota Bima terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian ini merupakan bagian dari tahapan formal pembahasan perubahan APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Penjelasan Wali Kota menjadi bahan awal bagi DPRD Kota Bima untuk selanjutnya melakukan pembahasan secara lebih mendalam melalui alat kelengkapan DPRD sesuai bidang tugas dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka-angka pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD melalui alat kelengkapan yang berwenang selanjutnya akan mencermati substansi Raperda, termasuk arah kebijakan pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, program prioritas serta perubahan alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah.
Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna Ke-10 selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026. Tahapan berikutnya akan dilaksanakan sesuai tata tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diperoleh hasil pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima. *
Pemkot Bima dan Kejari Bima Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Kota Bima Metro NTB

Pemerintah Kota Bima bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (14/9/2026).
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, SH, serta didampingi Sekretaris Daerah, Asisten III, Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala OPD yang Mendapat Undangan dan seluruh Kepala Bagian.
Kepala Kejaksaan Negeri Bima Andi Rio Rahmat Rahmatu, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bima, sekaligus menjadi komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang tertib hukum. Menurutnya, Kejaksaan memiliki ruang untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada pemerintah, khususnya dalam menghadapi persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara.
"Semua ini untuk mencegah agar masalah hukum tidak menjadi suatu permasalahan. Kita bisa bersama-sama melakukan pencegahan atau mitigasi risiko," ujarnya.
Ia menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan bukanlah bentuk pembenaran terhadap suatu tindakan, melainkan instrumen untuk memastikan setiap langkah pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.
Kejari Bima juga menyampaikan komitmennya untuk terus hadir memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan yang humanis namun tetap tegas.
"Kita boleh berbeda fungsi, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu untuk Bima yang aman," ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Bima atas komitmen dan dukungan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kota Bima. Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib hukum, transparan dan akuntabel.
"Kami menganggap penting sinergi ini karena dapat memberikan pertimbangan hukum berbagai dukungan lainnya. Pendampingan hukum bukan untuk pembenaran, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan," ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap potensi persoalan hukum sejak awal. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima untuk tidak ragu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan apabila membutuhkan konsultasi maupun bantuan hukum.
"Lebih baik kita mencegah permasalahan hukum sejak awal. Kepada bapak dan ibu, jangan ragu untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan serta memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia. Jadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan," pesannya.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Bima kembali menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima beserta seluruh jajaran atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini.
Penandatanganan MoU ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Bima dan Kejaksaan Negeri Bima, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan semakin tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga