MetroNTB.net

Terbaru

Pemerintah

Kriminal

Ad Placement

NTB

Video

BUKA PUASA BERSAMA DAN PENGUKUHAN ISWARA, WUJUD SINERGI PEMKOT DAN DPRD KOTA BIMA

Rilis    
Kegiatan DPRD Kota Bima
Jum’at, 27 Februari 2026

 

Sekretariat DPRD Kota Bima, 27 Februari 2026 – Keluarga besar Sekretariat DPRD Kota Bima menggelar Buka Puasa Bersama yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Struktur ISWARA Masa Jabatan 2024–2029, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan khidmat, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., Ketua DPRD Kota Bima, Unsur pimpinan DPRD Kota Bima, segenap Anggota DPRD Kota Bima, ketua iswara beserta anggota, Sekretaris Daerah Kota Bima, Sekretaris DPRD Kota Bima, serta seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Momentum ini menjadi istimewa karena selain mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima, juga dirangkaikan dengan pengukuhan kepengurusan ISWARA yang baru.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut merupakan wujud rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, sekaligus momentum memperkuat harmonisasi antara unsur eksekutif dan legislatif.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus ISWARA yang baru dikukuhkan.

Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk terus mendukung peran strategis DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia berharap ISWARA dapat menjadi wadah yang solid dan inspiratif, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan nilai-nilai keluarga. Menurutnya, peran ISWARA sangat penting dalam membangun suasana kebersamaan, menjaga etika publik, serta menghadirkan sentuhan empati dalam dinamika kehidupan sosial di Kota Bima.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar dan saling melengkapi.

“Harmonisasi diperlukan agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar selaras dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, kita perlu semakin memperkuat komunikasi yang terbuka dan konstruktif, termasuk dalam penyelarasan data dan informasi pembangunan antara jajaran eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan pembangunan. Dengan data yang terpadu, potensi bias informasi dapat diminimalisir dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran.

Ketua DPRD juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua ISWARA yang baru, Ny. Fitrianita Utari Ryan Kusuma Permadi, beserta jajaran pengurus periode 2024–2029. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjaga kekompakan, memperkuat solidaritas, serta membangun komunikasi yang harmonis dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Menurutnya, ISWARA memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, penuh kebersamaan, dan berintegritas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bima.

Ketua ISWARA yang baru, Ny. Fitrianita Utari Ryan Kusuma Permadi, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengakui bahwa amanah tersebut bukan hal yang ringan, terlebih dilanjutkan dalam suasana duka atas kepergian almarhumah Ketua sebelumnya.

Ia berkomitmen untuk melanjutkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan pengabdian yang telah dirintis. ISWARA, menurutnya, akan terus menjadi rumah bersama untuk saling menguatkan, membangun solidaritas, serta menghadirkan energi positif dalam mendukung kinerja DPRD Kota Bima.

Dalam suasana penuh haru, pergantian kepengurusan ISWARA kali ini juga dilandasi rasa duka atas wafatnya Ketua ISWARA sebelumnya, almarhumah Yuliana, S.Sos. Seluruh hadirin turut mengirimkan doa dan Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi beliau.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa, memperkuat makna kebersamaan dan komitmen bersama dalam membangun Kota Bima yang lebih baik. *


Pemkot Bima Dukung Penguatan Kelurahan Berdaya dan KDKMP dalam Kunjungan Kerja Gubernur NTB

Pemerintah Kota Bima terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditandai dengan pendampingan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Bima, Senin (2/3/2026).

Salah satu agenda kunjungan yakni peninjauan Kelurahan Berdaya Ntobo. Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB bersama Wakil Wali Kota Bima mengunjungi satu per satu sentra tenun masyarakat. Selain melihat langsung proses produksi, rombongan juga menyerahkan secara simbolis bantuan parcel bahan pokok kepada para pelaku usaha tenun sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal.

Selanjutnya, rombongan melakukan peninjauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, bertempat di Kantor Kelurahan Melayu. Dalam arahannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa KDKMP merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut Gubernur, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan bersama, di mana hasil usaha dibagikan berdasarkan kontribusi anggota. Kehadiran KDKMP diharapkan mampu memperkuat posisi petani dan pelaku usaha lokal di tengah persaingan sektor ritel, sehingga hasil pertanian dan peternakan masyarakat dapat dipasarkan dengan harga yang lebih baik melalui gerai KDKMP.

Selain KDKMP, Pemerintah Provinsi NTB juga menggulirkan Program Desa Berdaya yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Program ini diharapkan bersinergi dengan KDKMP dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam skemanya, MBG diwajibkan bekerja sama dengan KDKMP di setiap kelurahan untuk menyerap hasil tani dan ternak masyarakat seperti beras, sayur-mayur, telur, daging, dan komoditas lainnya. Dengan demikian, perputaran ekonomi dapat terjadi secara langsung di tingkat kelurahan.

Pemerintah Kota Bima memandang program ini sebagai peluang besar bagi masyarakat untuk semakin berdaya melalui pengembangan usaha rumahan, termasuk hortikultura dan usaha produktif lainnya. Meski pembangunan gerai koperasi masih dalam proses, upaya percepatan terus dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Melalui KDKMP, diharapkan terwujud penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan sembako murah, pusat distribusi produk lokal, serta penyaluran bantuan pemerintah seperti BLT dan PKH secara lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Pemprov NTB dan Pemkot Bima Perkuat Sinergi di Gelegar Lentera Ramadhan 1447 H

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH menghadiri Pembukaan Lentera Ramadhan 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan penanaman kurma produktif dan buka puasa bersama di Masjid Agung Muwahiddin, Senin 2 Maret 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Drs. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Kehadiran keduanya menjadi rangkaian kunjungan kerja di Kota Bima sejak pagi hari.

Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat Kota Bima. Ia menyebut, rangkaian kegiatan diawali dengan inspeksi mendadak di Pasar Ama Hami, dilanjutkan Apel Siaga, serta kunjungan ke Ntobo, Koperasi Merah Putih di Melayu, hingga menyapa warga terdampak banjir di Kelurahan Ule.

“Kehadiran Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Feri juga memaparkan kondisi ekonomi Kota Bima yang menunjukkan tren positif. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4–5 persen, ditopang sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

“Saat ini terdapat lebih dari 12.000 UMKM aktif di Kota Bima yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan sumber lapangan kerja bagi masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bima menyadari masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan, mulai dari perluasan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga penguatan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.

“Karena itu, kami berharap sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terus diperkuat agar pembangunan semakin dirasakan hingga ke tingkat kelurahan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB menyampaikan komitmennya terhadap penguatan layanan kesehatan di daerah. Ia menegaskan bahwa RSUD Kota Bima akan dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

"Sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan hingga 12 jam ke Pulau Lombok untuk mendapatkan perawatan intensif," jelasnya.

Pembukaan Lentera Ramadhan 1447 Hijriah ditandai dengan pemukulan rebana oleh Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Wali Kota Bima, dan Bupati Bima. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa hingga momen buka puasa bersama, menjadi simbol kolaborasi dan harapan bagi masyarakat Kota Bima di bulan suci Ramadhan.

Ketua DPRD Kota Bima Soroti Kondisi Fiskal dan Percepatan Program Pengendalian Banjir dalam Konsultasi Publik RKPD 2027

    Kota Bima Metro NTB

Rilis    
Kegiatan DPRD Kota Bima
Kamis, 19 Februari 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima, 19 Februari 2026 - Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2027 digelar Pemerintah Kota Bima di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis (19/02/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD Kota Bima, para Kepala Bagian, seluruh Camat se-Kota Bima, serta perwakilan Bappeda Provinsi NTB secara virtual.

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menyampaikan sejumlah catatan strategi terkait kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan, efisiensi kebijakan nasional melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 serta pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai kurang lebih Rp303 miliar, berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Bima. Komposisi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 60 persen, sementara ketentuan ideal berada di kisaran 30 persen, menjadi perhatian bersama.

Dalam pembahasan RKPD 2026 sebelumnya, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati langkah penyesuaian, termasuk pemotongan TPP ASN sebesar 20 persen dan kebijakan terhadap PPPK yang totalnya mencapai sekitar Rp45 miliar. Menurut Ketua DPRD, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal agar ruang anggaran tetap tersedia bagi program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Ketua DPRD juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran pembiayaan lahan. Padahal, penyediaan pendanaan lahan sangat krusial untuk mendukung program strategi pengendalian banjir, termasuk normalisasi bantaran sungai dan pembangunan kolam retensi.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman banjir besar tahun 2016 yang menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp1,7 triliun harus menjadi pelajaran berharga. Program normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi di kawasan Taman Ria, serta berbagai intervensi pengendalian banjir tidak dapat terhenti karena persoalan lahan dan koordinasi. DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat proses mediasi dan penyelesaian lahan agar program tersebut dapat berjalan sesuai target.

Pada akhirnya, Ketua DPRD menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di tengah keterbatasan fiskal, seluruh pihak diminta fokus menyelesaikan program prioritas secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan ketahanan masyarakat Kota Bima terhadap bencana. *


Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat