8/02/2026    Comment   

BPN Gandeng Kemendagri Demi Percepat Proses Balik Nama Sertifikat Tanah

 

Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Dok Kementerian ATR/BPN

Jakarta -Metro NTB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempercepat standar waktu penyelesaian layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Ini merupakan salah satu transformasi layanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Rencananya, layanan balik nama itu berjalan mulai dari verifikasi BPHTB selesai dalam 3 hari, proses pembuatan akta jual beli oleh PPAT selesai dalam 2 hari, serta tahap pemenuhan seluruh persyaratan sekaligus pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan PNBP oleh pemohon dalam 5 hari.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, apabila masyarakat mendapati kendala dalam proses verifikasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan mendorong proses tersebut dengan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri.

"Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (2/8/2026).

Nantinya, setelah Surat Edaran ditandatangani, seluruh kantor pertanahan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mempercepat verifikasi BPHTB sekaligus mengintegrasikan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Selain waktu balik nama sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN juga akan mentransformasi layanan pengukuran tanah. Mereka akan menerapkan sistem pengukuran tanah terjadwal di seluruh kantor pertanahan. Kebijakan ini berlaku efektif pada 17 Agustus 2026.

"Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan first in, first out, yang datang duluan diukur duluan dan masa tunggunya tujuh hari," ujarnya.

Dengan sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mendaftarkan permohonan di kantor pertanahan akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 (tujuh) hari. Durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran maksimal 5 (lima) hari hingga menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT). Sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pelayanan maksimal adalah 12 hari.

Sementara itu, bagi yang membutuhkan waktu penyelesaian pengukuran lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan

Mulai 17  Sertifikat Tanah Maksimal 10 Ha

8/02/2026    Comment   

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

 

Siaran Pers  

 

58/SP/VII/BH/2026

 

Jumat, 31 Juli 2026

 

*Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tanah dan Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menetapkan percepatan standar waktu pelayanan sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kebijakan tersebut salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem Pengukuran Terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan yang dimulai pada 17 Agustus 2026 mendatang.

“Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan _first in, first out_, yang datang duluan diukur duluan dan masa tunggunya tujuh hari,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (31/07/2026).

Dengan sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mendaftarkan permohonan di Kantor Pertanahan akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 (tujuh) hari. Durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran maksimal 5 (lima) hari hingga menghasilkan Peta Bidang

Tanah (PBT). Sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pelayanan maksimal adalah 12 hari. 

Dengan begitu, alur pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian untuk masyarakat. Bagi yang membutuhkan waktu penyelesaian pengukuran lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan premium dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

Transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dalam sistem pengukuran. Standar waktu penyelesaian layanan Peralihan Hak juga dipercepat. Menteri Nusron menetapkan target penyelesaian Peralihan Hak rampung dalam 10 hari kerja, yang dimulai terhitung setelah proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Layanan Peralihan Hak diproyeksikan berjalan mulai dari verifikasi BPHTB selesai dalam 3 hari, proses pembuatan akta jual beli oleh PPAT selesai dalam 2 hari, serta tahap pemenuhan seluruh persyaratan sekaligus pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan PNBP oleh pemohon dalam 5 hari.

Menteri Nusron mengatakan, apabila masyarakat mendapati kendala dalam proses verifikasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan mendorong proses tersebut dengan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri. “Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menginstruksikan setelah Surat Edaran ditandatangani, seluruh Kantor Pertanahan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mempercepat verifikasi BPHTB sekaligus mengintegrasikan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). 

Di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Menteri Nusron mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan bergantung pada komitmen seluruh jajaran. “Bapak/Ibu sekalian, transformasi layanan menjadi nomor satu dan kata kuncinya hanya satu, yaitu permudah layanan buat masyarakat. Jangan dipersulit. Sekali lagi, permudah layanan,” tegas Menteri Nusron.

Pada kegiatan pembinaan ini, turut hadir Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto beserta jajaran; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Sepyo Achanto dan 

Silaturahmi Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima ke DPMPTSP Kota Bima

8/01/2026    Comment   

Silaturahmi Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima ke DPMPTSP Kota Bima

metrontb.net - Kota Bima, 29 Juli 2026 – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H., didampingi jajaran, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kota Bima, H. Ichwanul Muslimin, S.P., M.M., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen bersama untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H., menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Melalui silaturahmi ini, kami berharap koordinasi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Bima dengan DPMPTSP Kota Bima dapat terus terjalin dengan baik. Dengan sinergi yang kuat, berbagai program pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan perizinan, dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat," ujar H. Rury Irawan.

Melalui sinergi yang semakin erat, Kantor Pertanahan Kota Bima dan DPMPTSP Kota Bima berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

7/30/2026    Comment   

Silaturahmi Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima ke DPMPTSP Kota Bima

Kota Bima Metro NTB

Kota Bima, 29 Juli 2026 – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H., didampingi jajaran, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kota Bima, H. Ichwanul Muslimin, S.P., M.M., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen bersama untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H., menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Melalui silaturahmi ini, kami berharap koordinasi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Bima dengan DPMPTSP Kota Bima dapat terus terjalin dengan baik. Dengan sinergi yang kuat, berbagai program pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan perizinan, dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat," ujar H. Rury Irawan.

Melalui sinergi yang semakin erat, Kantor Pertanahan Kota Bima dan DPMPTSP Kota Bima berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.