3/15/2026    Comment   

Bupati Mutasi Pejabat dan Promosi Kepsek

 Bupati Bima Ady Mahyudi merotasi empat pejabat tinggi pratama sekaligus mempromosikan 71 guru menjadi kepala sekolah dasar melalui dua keputusan yang ditetapkan pada Jumat, 13 Maret 2026.

Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah penguatan kinerja birokrasi sekaligus peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Rotasi pejabat eselon II dilakukan melalui SK Nomor 821.2/231/07.2 Tahun 2026. Dalam kebijakan ini, Fathurrahman, S.E., M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan dirotasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Nurdin, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KAB dirotasi menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.

Aries Munandar, ST., MT yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipercaya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara Syamsul Bahrain, S.IP., M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP dirotasi menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan aparatur pemerintah harus menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas.

“Esensi keberadaan aparatur pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Hadirkan birokrasi yang responsif, mudah diakses, tidak berbelit-belit dan yang terpenting – mampu memberikan solusi konkrit bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban aparatur negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Prosesi pelantikan bukan seremoni, bukan prosesi tanpa makna, tetapi memiliki makna sangat besar, sebuah kepercayaan begitu berharga yang diberikan oleh negara dan yang terpenting tentunya oleh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Bima,” jelasnya.

Menurutnya, pejabat yang dilantik memiliki peran penting dalam memastikan visi, misi, serta program pembangunan daerah berjalan efektif.

“Saudara adalah prajurit dan garda terdepan yang mewujudkan setiap visi, misi dan program unggulan daerah,” tegasnya.

“Di pundak pejabat yang dilantik, terletak tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan, dapat dilaksanakan dengan baik. Program pembangunan berjalan efektif, efisien dan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Selain rotasi pejabat eselon II, Bupati Bima juga mempromosikan 71 guru menjadi kepala sekolah dasar melalui SK Nomor 821.2/232/07.2 Tahun 2026 pada sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bima.

Promosi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pendidikan dasar sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah di daerah. 

Wakil Wali Kota Bima Buka Puasa Bersama Anak Yatim Sekaligus Penyerahan Santunan Zakat Fitrah

3/14/2026    Comment   

Wakil Wali Kota Bima Buka Puasa Bersama Anak Yatim Sekaligus Penyerahan Santunan Zakat Fitrah

•  Jum'at, 13 Maret 2026
  Kota Bima Metro NTB

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., menghadiri kegiatan buka puasa bersama anak yatim. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Agung Al-Muwahidin Kota Bima, dengan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kesra Kemasyarakatan dan SDM, Kepala OPD yang mendapatkan undangan, Kabag Kesra, Camat Mpunda, Ketua, dan Komisioner Baznaz Kota Bima, serta seluruh anak yatim, dan wali asuh yang ada di Kota Bima. Jum'at, (13/3/2026).

Kegiatan buka puasa bersama dengan seluruh anak yatim ini di inisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima, kegiatan ini sekaligus dalam rangka pemberian santunan zakat fitrah kepada seluruh anak-anak yatim yang ada di Kota Bima.

Dalam sambutanya Wakil Wali Kota Bima menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, seperti halnya  kegiatan buka puasa bersama hari ini, menurutnya kegiatan ini, bukan sekedar masalah berbagi semata, tapi lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata rasa empati, dan kepedulian dari Pemerintah, dalam hal ini Baznas Kota Bima terhadap anak-anak yatim yang ada di Kota Bima.

"Saya apresiatif dengan kegiatan ini, terima kasih kepada segenap keluarga besar Baznas Kota Bima selaku penyelenggara, semoga manfa'atnya dapat dirasakan langsung oleh anak-anak yatim," ujarnya.

Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Bima juga memberi motivasi, dan dorongan kepada anak-anak yatim yang hadir, agar terus belajar menimba ilmu, ia berharap agar anak-anak yatim ini kelak bisa menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara.

"Buat anak-anakku, rajinlah sekolah, dan teruslah belajar, saya berharap, suatu saat nanti, kalian menjadi orang yang hebat, berguna untuk bangsa dan negara," harapnya.

Acara buka puasa bersama, dilanjutkan dengan penyerahan santunan zakat fitrah secara simbolis kepada lima orang perwakilan anak yatim, setelah itu buka puasa bersama, dan diakhiri dengan sholat magrib berjemaah.

Pemerintah Kota Bima berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kepedulian sosial, serta memperkuat ikatan emosional, semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan seprti ini.

DPRD Kota Bima Genjot Optimalisasi PAD, Pimpinan dan Bapemperda Studi Komparatif ke Kota Mataram

3/12/2026    Comment   

DPRD Kota Bima Genjot Optimalisasi PAD, Pimpinan dan Bapemperda Studi Komparatif ke Kota Mataram

•  Rabu, 11 Maret 2026
  Kota Bima Metro NTB

Rilis    
Kegiatan DPRD Kota Bima
Rabu, 11 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima, 11 Maret 2026 – Dalam upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pimpinan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melaksanakan kegiatan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, SH, bersama jajaran ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima.

Rombongan DPRD Kota Bima diterima langsung oleh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, yakni Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin).

Pertemuan tersebut juga dihadiri dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima serta Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk sistem penagihan pajak daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Berbagai pengalaman dan praktik baik ini tentu dapat menjadi referensi bagi kami dalam memperkuat kebijakan daerah di Kota Bima,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Harapan kami, melalui studi komparatif ini akan lahir berbagai gagasan dan referensi baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Bima dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal guna mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, bermartabat, dan berkelanjutan. 

DPRD Kota Bima Sosialisasikan Kamus Pokok Pikiran untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan

3/10/2026    Comment   

DPRD Kota Bima Sosialisasikan Kamus Pokok Pikiran untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan

•  Senin, 09 Maret 2026
 

Kota Bima Metro NTB

Rilis    
Kegiatan DPRD Kota Bima
Senin, 09 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima, 9 Maret 2026 – DPRD Kota Bima menggelar kegiatan Sosialisasi Kamus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada Senin, 9 Maret 2026, di ruang sidang utama DPRD Kota Bima. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara sistematis dalam sistem perencanaan pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh anggota DPRD Kota Bima, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, serta menghadirkan Kepala Bappeda Kota Bima sebagai narasumber yang memaparkan mekanisme penyusunan dan penginputan Kamus Pokir dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dalam Segalanya menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bukan sekedar agenda kelembagaan, namun merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesamaan persepsi serta kerja sama yang kuat antara DPRD dan perangkat daerah.

“Pembangunan Kota Bima hanya dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif. DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran, sementara perangkat daerah mewujudkannya menjadi program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menyerap, menghimpun, memperjuangkan, serta menggalang aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut diperoleh melalui berbagai mekanisme, mulai dari kegiatan reses anggota DPRD, kunjungan kerja lapangan, dialog langsung dengan masyarakat, hingga berbagai forum komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihan.

Namun demikian, Syamsurih mengakui bahwa pengelolaan aspirasi masyarakat bukanlah perkara mudah. Jumlah usulan yang disampaikan masyarakat sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang sistematis, sistematis, dan terintegrasi agar aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi daftar usulan semata, tetapi benar-benar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.

Dalam konteks itulah, Kamus Pokok Pikiran DPRD menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Kamus Pokir DPRD merupakan daftar pilihan usulan aspirasi masyarakat yang telah diklasifikasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam aplikasi SIPD. Di dalamnya memuat informasi mengenai nama kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya Kamus Pokir tersebut, selanjutnya usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat disusun lebih terarah, lebih sistematis, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nomenklatur kegiatan yang berlaku dalam sistem perencanaan pemerintah.

Syamsurih juga menegaskan bahwa bagi anggota DPRD, terdapat kebanggaan tersendiri ketika aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakilnya dapat diwujudkan dalam program pembangunan.

“Sebagai wakil rakyat, tentu menjadi kebanggaan bagi kami ketika aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami dapat benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pokok Pikiran DPRD bukan sekedar formalitas dalam dokumen perencanaan, melainkan merupakan representasi nyata dari suara masyarakat.

Di dalamnya terdapat berbagai harapan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penyediaan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsurih juga menyampaikan sejumlah program strategi pembangunan yang tengah berjalan di Kota Bima, seperti program penanganan banjir dan penguatan infrastruktur yang didukung oleh kerja sama internasional melalui program JICA serta NUFReP.

Menurutnya, berbagai program pembangunan tersebut juga membutuhkan dukungan perencanaan yang matang serta keterpaduan antara aspirasi masyarakat dan program pembangunan pemerintah.

“Program besar seperti JICA dan NUFReP tentu memerlukan dukungan perencanaan yang terintegrasi. Karena itu penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat selaras dengan arah pembangunan kota,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, DPRD Kota Bima berharap terciptanya kesamaan pemahaman antara lembaga legislatif dan perangkat daerah terkait mekanisme perencanaan serta integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola Pokok Pikiran DPRD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat diwujudkan dalam program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan Kota Bima.