MetroNTB.net

Terbaru

Pemerintah

Kriminal

Ad Placement

NTB

Video

Pemkot Bima Informasikan Pendaftaran Program Penempatan Tenaga Kerja ke Jepang Batch 20 Tahun 2026

    Metro NTB

Juru bicara Pemerintah Kota Bima yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran Program Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang melalui skema Government to Government (G to G) Batch 20 Tahun 2026.

Informasi tersebut merujuk pada surat dari Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat Nomor S.261/10.15/PP.02.02/11/2026 tanggal 6 Februari 2026 yang menindaklanjuti pengumuman Direktur Penempatan Pemerintah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang pendaftaran calon kandidat Pekerja Migran Indonesia untuk posisi Nurse (Kangoshi) dan Careworker (Kaigofukushishi) di Jepang.

Dr. Muhammad Hasyim menjelaskan bahwa pendaftaran program ini telah dibuka sejak 1 Februari hingga 28 Mei 2026 dan dilaksanakan secara online melalui laman resmi https://siskop2mi.bp2mi.go.id

Ia mengajak masyarakat Kota Bima, khususnya para alumni dan lulusan bidang keperawatan, agar dapat memanfaatkan peluang tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi serta memperoleh pengalaman kerja di tingkat internasional.

"Program ini terbuka bagi masyarakat dengan usia minimal 18 tahun dan pendidikan minimal D3 atau S1, baik dari jurusan keperawatan maupun non-keperawatan yang memenuhi persyaratan," ujarnya.

Pemerintah Kota Bima juga mengimbau kepada seluruh instansi terkait, lembaga pendidikan, serta masyarakat agar turut menyebarluaskan informasi ini sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon peserta yang berminat mengikuti program penempatan kerja ke Jepang tersebut.

Adapun informasi lebih lengkap mengenai pengumuman serta format surat pernyataan dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/gtogjepang2026, sementara layanan informasi juga tersedia melalui WhatsApp admin di nomor +62 896-661-351-177.

Melalui penyampaian informasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang kerja luar negeri yang resmi, aman, dan difasilitasi oleh pemerintah.


Bupati Mutasi Pejabat dan Promosi Kepsek

Bupati Mutasi Pejabat dan Promosi Kepsek Bupati Bima Ady Mahyudi merotasi empat pejabat tinggi pratama sekaligus mempromosikan 71 guru menjadi kepala sekolah dasar melalui dua keputusan yang ditetapkan pada Jumat, 13 Maret 2026.

Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah penguatan kinerja birokrasi sekaligus peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Rotasi pejabat eselon II dilakukan melalui SK Nomor 821.2/231/07.2 Tahun 2026. Dalam kebijakan ini, Fathurrahman, S.E., M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan dirotasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Nurdin, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KAB dirotasi menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.

Aries Munandar, ST., MT yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipercaya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara Syamsul Bahrain, S.IP., M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP dirotasi menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan aparatur pemerintah harus menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas.

“Esensi keberadaan aparatur pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Hadirkan birokrasi yang responsif, mudah diakses, tidak berbelit-belit dan yang terpenting – mampu memberikan solusi konkrit bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban aparatur negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Prosesi pelantikan bukan seremoni, bukan prosesi tanpa makna, tetapi memiliki makna sangat besar, sebuah kepercayaan begitu berharga yang diberikan oleh negara dan yang terpenting tentunya oleh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Bima,” jelasnya.

Menurutnya, pejabat yang dilantik memiliki peran penting dalam memastikan visi, misi, serta program pembangunan daerah berjalan efektif.

“Saudara adalah prajurit dan garda terdepan yang mewujudkan setiap visi, misi dan program unggulan daerah,” tegasnya.

“Di pundak pejabat yang dilantik, terletak tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan, dapat dilaksanakan dengan baik. Program pembangunan berjalan efektif, efisien dan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Selain rotasi pejabat eselon II, Bupati Bima juga mempromosikan 71 guru menjadi kepala sekolah dasar melalui SK Nomor 821.2/232/07.2 Tahun 2026 pada sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bima.

Promosi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pendidikan dasar sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah di daerah. 

Wakil Wali Kota Bima Buka Puasa Bersama Anak Yatim Sekaligus Penyerahan Santunan Zakat Fitrah

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., menghadiri kegiatan buka puasa bersama anak yatim. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Agung Al-Muwahidin Kota Bima, dengan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kesra Kemasyarakatan dan SDM, Kepala OPD yang mendapatkan undangan, Kabag Kesra, Camat Mpunda, Ketua, dan Komisioner Baznaz Kota Bima, serta seluruh anak yatim, dan wali asuh yang ada di Kota Bima. Jum'at, (13/3/2026).

Kegiatan buka puasa bersama dengan seluruh anak yatim ini di inisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima, kegiatan ini sekaligus dalam rangka pemberian santunan zakat fitrah kepada seluruh anak-anak yatim yang ada di Kota Bima.

Dalam sambutanya Wakil Wali Kota Bima menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, seperti halnya  kegiatan buka puasa bersama hari ini, menurutnya kegiatan ini, bukan sekedar masalah berbagi semata, tapi lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata rasa empati, dan kepedulian dari Pemerintah, dalam hal ini Baznas Kota Bima terhadap anak-anak yatim yang ada di Kota Bima.

"Saya apresiatif dengan kegiatan ini, terima kasih kepada segenap keluarga besar Baznas Kota Bima selaku penyelenggara, semoga manfa'atnya dapat dirasakan langsung oleh anak-anak yatim," ujarnya.

Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Bima juga memberi motivasi, dan dorongan kepada anak-anak yatim yang hadir, agar terus belajar menimba ilmu, ia berharap agar anak-anak yatim ini kelak bisa menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara.

"Buat anak-anakku, rajinlah sekolah, dan teruslah belajar, saya berharap, suatu saat nanti, kalian menjadi orang yang hebat, berguna untuk bangsa dan negara," harapnya.

Acara buka puasa bersama, dilanjutkan dengan penyerahan santunan zakat fitrah secara simbolis kepada lima orang perwakilan anak yatim, setelah itu buka puasa bersama, dan diakhiri dengan sholat magrib berjemaah.

Pemerintah Kota Bima berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kepedulian sosial, serta memperkuat ikatan emosional, semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan seprti ini.

DPRD Kota Bima Genjot Optimalisasi PAD, Pimpinan dan Bapemperda Studi Komparatif ke Kota Mataram

Rilis    
Kegiatan DPRD Kota Bima
Rabu, 11 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima, 11 Maret 2026 – Dalam upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pimpinan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melaksanakan kegiatan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, SH, bersama jajaran ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima.

Rombongan DPRD Kota Bima diterima langsung oleh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, yakni Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin).

Pertemuan tersebut juga dihadiri dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima serta Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk sistem penagihan pajak daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Berbagai pengalaman dan praktik baik ini tentu dapat menjadi referensi bagi kami dalam memperkuat kebijakan daerah di Kota Bima,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Harapan kami, melalui studi komparatif ini akan lahir berbagai gagasan dan referensi baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Bima dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal guna mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, bermartabat, dan berkelanjutan. 

Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat