" Wacana ini sangat bertentangan dasar hukum PEMILU Sedang pasal 22E Ayat 1 bahwa PEMILU Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dilaksanakan setiaplima tahun" Dalam orasinya menjelaskan juga UU PEMILU No 7 tahun 2017 tentang PEMILU.
Kemudian statemen Presiden Joko Widodo diIstanah Negara pada sidang kabinet selasa 5 April 2022, cipayung Bima menilai bahwa larangan terhadap sejumlah anggota kabinat untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sangat politis dan tidak cukup serius dan banyak kebijakan yg tidak menguntungkan rakyat.
Bem Cipayung Bima juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak serius menangani masalah carut marutnya ekonomi bangsa saat ini.
Dalam orasinya diDepan Kantor DPR Kab Bima bahwa Joko lebih mementingkan undang undang no 3 tentang IKN yg akan menelan anggaran sebesar Rp.466,9 Triliun dengan danan APBN 90 Triliun, 80 % akan diambil dari berbagai sumber termasuk didalamnya dari investasi secara langsung oleh investor.
Hal ini dinilai oleh demontrasi bahwa bangsa Indonesia akan ketergantungan kepada Negara Negara yg berinvestasi.
Fakta lain juga disampaikan oleh Bem Cipayung Bima Senin 11 April 2022 di Depan DPRD Kab Bima, bahwa Negara terkesan sengaja ciptakan kondisi darurat yg ditandati oleh banyak pristiwa antrian minyak goreng diberbagai daerah.
Kelangkaan ini secara terang terangan dijadikan bahan pencitraan oleh Partai Politik dengan cara berebut membagi bagikan minyak goreng.
Bem yg menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, bahwa Parpol sengaja ingin membangun oligarki ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat.
Harusnya ppartai politik mendorong DPR DAN MPR agar bersikap liwat fraksi untuk merumuskan kebijakan yg menguntungkan masyarakat.
Bukan hanya kelangkaan minyak goreng yg disuarakan oleh ratusan mahasiswa, tapi juga kenaikan BBM dan PPN yg dinilai sangat menyensarahkan rakyat Indonesia.
Termasuk ketahanan dan keamanan Negara Kasatuan Republik Indonesia semakin lemah, sehingga menimbulkan korban anggota TNI dan BIN DIPAPUA juga disuarakan oleh mahasiswa.
" Sebagai Pressur Grup Cipayung BIMA yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima , KAMMI BIMA GMNI Kota dan Kabupaten Bima , melihat Indonesia merupakan problem yg serius yg terjadi DiNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), " Maka Okp Cipayung Bima menyatakan sikap dan menuntut Menolak penundaan PEMILU, Menolak Presiden tiga periode, turunkan harga bahan bakar minyak BBM.
Tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), Naikan status dan tetapkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris Negara.
" Kemudian tuntutan yg ketujuh minta Presiden Joko Widodo segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden RI, TUNTURNYA
