Pemeriksaan marathon akan meminjam gedung badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan NTb mulai selasa 11 oktober - 15 oktober 2022 mendatang.
Dua diantaranya rekanan yang di konfirmasi sebelumnya, membenarkan akan di panggil KPK sebagai saksi secara bergilir di gedung auditor negara jalan majapahit kota mataram itu.
Terkait materi pemeriksaan, sejumlah wartawan memperoleh gambaran dari NW, pemilik CV. NJ yang turut di panggil.
Sesuai surat panggilan yang di terima, KPK sedang menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang(TPPU) dan gratifikasi selama 5 tahun, yakni 2018-2022.
Sementara informasi dan data diperoleh, dugaan pencucian uang dan gratifikasi terindikasi berkaitan dengan 15 paket proyek dikerjakan dalam kurung waktu 5 tahun tersebut.
kPK mencium adanya dugaan aliran dana ke pejabat kota bima serta keluarganya bersumber dari paket proyek senilai Rp32.674.601.345 atau 32 milyar.
Proses tender dan pengerjaan paket proyek yang sudah tercantum dalam postur APBD kota bima tahun 2019, diduga syarat korupsi, kolusi dan nepotisme atau populer dengan sebutan KKN.
Indikasinya, 15 perusahaan tersebut diduga di borong benderanya oleh pengusaha inisial Mm yang mengatur distribusi anggaran melalui salah satu bank di kota bima.
Bukti setor dan bukti penarikan di bank BUMN tersebut transaksinya masih atas nama yang sama, Mm sebagai pemilik PT RJK. Sumber menyebutkan, kuat dugaan transaksi tersebut untuk realisasi pembayaran 15 proyek tersebut.
Dari data di peroleh media, 15 paket proyek sejak tahun 2019 yang di sewa Mm diantaranya :
1. Cv.CB untuk proyek pengerjaan lampu jalan kota bima dengan nilai kontrak RP1.437.559.559
2. pT BLS untuk proyek pengadaan listrik dan PJU oi foo 2 dengan nilai kontrak RP1.188.110.334.
3. Pt RJK untuk proyek pengerjaan jalan lingkungan perumahan oi foo 2 dengan nilai kontrak Rp10.219.853.916.
4. Cv Vp untuk proyek pengadaan kendaraan dinas penerangan MUPEN dengan nilai kontrak Rp787.000.000.
5. Cv NJ untuk proyek pengerjaan SPAM kelurahan peruga dengan nilai kontrak RP571.733.000.
6. Cv TE untuk proyek pengerjaan SPAM kelurahan tanjung dengan nilai kontrak Rp476.560.000.
7. Cv IBM untuk peoyek pengerjaan SPAM kelurahan pane dengan nilai kontrak Rp286.990.000.
8. Cv MH untuk proyek pengerjaan SPAM dengan nilai kontrak Rp384.000.000.
9. Cv YN untuk proyek pengerjaan sarana dan prasarana terra dengan nilai kontrak Rp562.919.610.
10. BR untuk proyek pengerjaan rahabilitas jalan rontu dengan nilai kontrak Rp980.000.000.
11. Cv.Zj untuk proyek pengerjaan jalan lingkungan perumahan jati baru dengan nilai kontrak Rp1.365.988.017.
12. Cv BL untuk proyek pengadaan listrik dan PJU di jati baru dengan nilai kontrak Rp 618.337.178.
13. Cv Nj untuk proyek pengerjaan jalan lingkungan perumahan oi foo dengan nilai kontrak Rp5.321.521.292.
14. Cv BL untuk proyek pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo dengan nilai kontrak Rp912.444.957.
15. PT RJK untuk proyek pengerjaan pelembaran jalan nungga-tolo weri CS dengan nilai kontrak Rp6.750.583.482.
Salah satu dugaan transaksi itu terjadi tanggal 3 september 2019. Pt RJK menyetor uang Rp500.000 ke rekening perusahaan yang sama.
Dugaan transaksi dengan modus yang sama terjadi pada tanggal 4 september 2019 oleh Pt RJK senilai Rp625 juta dengan rekening tujuan yang sama, Pt RJK.
Selanjutnya terjadi dugaan transaksi di hari yang sama, namun kali ini atas nama individu menyetor ke rekening warga sipil inisial M senilai Rp100 juta. M ini adalah orang tua dari istri pejabat kota bima, sebut sumber.
Kalau di hitung transfer dari saya, ada setoran di atas 1 m, melebihi 5 kali transaksinya ke3 rekening MM. Ratusan juta melebihi 10 kali dan ada juga uang di ambil oleh istri Mm, buat beli emas, beber salah satu kunci di KPK ini.
Sebenarnya modus yang sama juga di alami MW pada perusahaannya Cv MJ praktisnya, bendera perusahaannya di pinjam pakai untuk mengerjakan proyek senilai Rp 5,3 milyar pada rehab rekon pasca banjir berupa pembangunan rumah relokasi korban banjir.
Nilai paket pengerjaan itu hanya mampir ke rekeningnya kemudian di minta untuk di transfer di duga kekeluarga pejabat.
Saya tegaskan, paket itu bukan milik saya tapi orang lain hanya atas nama perusahaan saya yang saya terima hanya bentuk gaji selebihnya diserahkan ke keluarga pejabat kota bima, tegas NM.
Kadiskominfotik kota bima, H.mahfud yang di hubungi wartawan pagi ini membenarkan ada pemanggilan kontraktor dari kota bima oleh penyidik KPK.
Pemeriksaan itu di perkirakannya berkaitan dengan pemanggilan kepala BPBD kota bima dan kepala PUPR kota bima sebelumnya.
Iya iya, memang ada panggilan KPK hari ini tapi itu kontraktor saja kalau pejabatkan sudah 2 orang itu aja, pak kalak dan kadis PU, jawab H.mahfud.
Selebihnya saya belum bisa kasih keterangan kita tunggu perkembangan, sambungnya.
Mengenai indikasi transaksi mencurigakan selama 5 tahun dari 15 paket proyek H.mahfud enggan menanggapi ia tidak ingin menjawab soal materi pemeriksaan karena di anggap domain KPK. Nanti, itu soal materi, biar KPK saja yang menjelaskan, tegasnya.
Sepengetahuan H.mahfud peneriksaan saat ini hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang di butuhkan oleh penyidik KPK. Yang saya tahu, kelengkapan dokumen itu saja belum sampai ke materi, tutup H.mahfud.
Ketua KPK firli bahuri di konfirmasi jumat 7 oktober 2022 soal rangkaian penyelidikan proyek di kota bima, tidak menjawab spesifik terkait kasus TPPU.
Ia hanya memberi gambaran bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas laporan yang harus di tindak lanjuti.
Mana kala terbukti ada tindak pidana korupsi, maka kita akan tetapkan siapa tersangkanya, jawab firli di mataram. 01
