Dalam orasinya Korlap menyampaikan pernyataan sikap yang dimulai dari dugaan diskriminasi peraturan pemerintah Daerah Kota Bima dan Dinas Kesehatan Kota Bima terkait dengan non ASN yang bisa kengikuti tes P3K hanya tenaga kontrak.
Hal ini memicu aliansi tenaga kesehatan melakukan demonstrasi menyampaikan tuntutan agar tidak diskriminasi
Orator mentut kejelasan terkait surat keputusan tenaga kesehatan sukarela puskesmas se asakota kota bima supaya diterbitkan, bukan surat penhantar.
Kepada Wslikota dan sekda Kota Bima mengeluarkan kebijakan untuk tenaga kexehatan dan diangkat jadu tenaga honorer dan tenaga kontrak dan dimasukan dalam pendataan administrasi BKN.
Bukan itu saja tuntutan mereka, tapi mendesak pemerintah kota bima agar tenaga kesehatan sukarela dapat menerima upah yang bersumber dari dana apbd.
Selanjutnya aliansi menuntut juga supaya ada transparan terkait pengangkatan tenaga kontrak jangan tebang pilih, kami yang hadir dihapan Kantor Walikota Bima sudah puluhan tahun mengabdi, sementara kami yang mengabdi disalip oleh yg baru baru , jalur tertentu
Tak lama kemudian Walikota yang berdiri 100 meter dari penggeras suara menghampiri demonstran untuk kenanggapi tuntutan tenaga kesehatan yg sudah cukup lama membantu pemerintah Kota Bima dibidang kesehatan.
Dihadapan Demonstran Senin 3/10/2022 H. M. Lutfi SE. Walikota Bima mengaku baru kali ini dirinya mau menemui orang orang demo, sebab aksi demonstrasi itu banyak orang sehingga isi otak mereka juga beda, sehingga dirinya tidak mau menemui demonstran katanya.
Tapi kali perlu saya temui untuk menjelaskan tentang tuntutan ini, Oleh karena itu dengar Kalian adalah adik dan anak saya yang perlu disamakan, sebab dalam birokrasi ada ASN ada tenaga hinorer dan ada tenaga sukarela, jadi sukarela dan honor ini lagi dicarikan oleh pemerintah pusat. 01
