Sidang Paripurna DPRD Kota Bima Tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Atas Rancangan RAPBD 2023
Metrontb.net - Kota Bima - DPRD Kota Bima melaksanakan sidang Paripurna Dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - fraksi Dewan terhadap Rancangan APBD Tahun 2023 pada Rabu,9 November 2022 di ruang sidang utama kantor Dewan setempat.
Berikut Pandangan Umum masing- masing Fraksi DPRD Kota Bima :
A. Pemandangan umum
Fraksi partai Amanat Nasional DPRD Kota Bima Terhadap Rancangan peraturan daerah Kota Bima tentang APBD Kota Bima Tahun anggaran 2023
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt, atas segala rahmat dan karunia nikmat-nya yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua masih berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan dprd kota bima dalam rangka menghadiri dan mengikuti penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023.
Selanjutnya shalawat dan salam kita sampaikan kepada nabi besar muhammad saw, yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada allah swt. Semoga kita semua yang hadir diruang sidang dewan yang terhormat ini tetap selalu istiqamah melaksanakan tuntunan dan sunnahnya. Aamiin.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Mencermati penjelasan walikota bima terhadap rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023, serta kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama, fraksi partai amanat nasional dprd kota bima menilai bahwa pemerintah kota bima sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan selalu berusaha secara optimal untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat kota bima yang sangat dinamis, dan tetap berupaya secara maksimal dalam merespon berbagai isu-isu strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah kota bima yang telah ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd).
Berkaitan dengan rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif, fraksi partai amanat nasional dapat menerima dan memahami raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya dengan catatan sebagai berikut :
1. Fraksi pan meminta untuk dinas pol-pp agar menambah personil terutama dibidang trantib, dan hal ini perlu adanya dukungan dalam bentuk penambahan pagu, karena penambahan personil ini merupakan upaya dalam rangka melakukan penertiban pada subyek-subyek pad yang potensial dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu diminta untuk melakukan evaluasi atau merevisi kembali peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan kentetraman masyarakat, karena tidak selaras dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dan permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan kentetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Untuk sektor kesehatan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota bima terhadap ketersediaan sarana, prasarana dan sdm, khususnya tenaga kesehatan (nakes) non asn yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan statusnya menjadi tenaga kontrak di dinas kesehatan, tentunya tetap merujuk kepada regulasi yang ada, karena bagaimanapun tenaga kesehatan non asn tersebut memiliki peran terhadap sektor pelayanan kesehatan di kota bima. Disamping itu pula diharapkan kepada pemerintah kota bima untuk dapat memperhatikan kondisi bangunan gedung puskesmas kolo dan fasilitas alat kesehatan yang ada didalamnya karena belum sesuai harapan.
3. Sehubungan dengan banyaknya titik-titik strategis untuk dapat dikembangkannya pariwisata kota bima, maka diharapkan kepada pimpinan daerah bersama tapd untuk dapat melirik hal-hal yang mendukung capaian program dari dinas pariwisata agar bisa mengembangkan tempat-tempat pariwisata yang ada di kota bima, tentunya dengan melihat kondisi pagu anggaran yang ada di dinas pariwisata.
4. Frakasi PAN sangat mendukung sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal pada bank NTB syariah.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Demikian pemandangan umum fraksi partai amanat nasional DPRD kota bima yang dapat disampaikan pada kesempatan yang terhormat ini, terima kasih atas prhatiannya dan mohon ma’af atas kekuarangannya.
Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu’ alaikum war.wab
Raba-bima, 09 november 2022
Fraksi partai amanat nasional
Dprd kota bima
K e t u a,
Syamsuddin mahmud
Wakil ketua,
Yogi prima ramadhan, se
Sekretaris,
H. Muhammad Erwin
Anggota – anggota :
2. Syamsurih, sh.
B. Pemandangan umum
Fraksi partai gerindra DPRD Kota Bima
Terhadap Rancangan peraturan Daerah Kota Bima tentang APBD Kota Bima Tahun anggaran 2023
Puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt. Tuhan seru sekalian alam. Yang telah melimpahkan karunia nikmat-nya kepada kita semua, karena atas ijinnyalah, kita masih diperkenankan hadir di tempat yang terhormat ini guna memenuhi undangan dprd kota bima dalam rangka mengikuti dan mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima tahun anggaran 2023.
Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi besar muhammad saw, manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam, semoga apa yang telah menjadi tuntunan dan sunnah beliau dapat kita tanamkan dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) merupakan instrument yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, sehingga apbd yang akan ditetapkan nantinya harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta harus dapat dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, agar harapan dan keinginan masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di kota bima dapat diwujudkan.
Hadirin sidang dewan yang kami hormati,
Selanjutnya fraksi partai gerindra dprd kota bima telah melakukan pembahasan secara internal terhadap dokumen rapbd kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan walikota bima dalam rapat paripurna dprd kota bima beberapa hari yang lalu dan dapat kami simpulkan bahwa pada prinsipnya raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 dapat diterima untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya dengan harapan agar pihak eksekutif untuk lebih bersemangat dan bekerja keras lagi dalam upaya merealisasikan pendapatan asli daerah, baik diakhir tahun 2021 ini maupun penetapan targte pad tahun anggaran 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi partai gerindra dprd kota bima terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima tahun anggaran 2023 yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga allah swt selalu memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan daerah kota bima yang maju dan di ridhoi oleh allah swt. Aamiin.
Wabillahi taufik walhidayah
Wasalamu alaikum wr wb
Raba-bima, 09 november 2022
Fraksi partai gerindra
Dewan perwakilan rakyat daerah
Kota bima
Ketua,
Khalid bin walid.
Wakil ketua,
Syahbudin, st.
Sekretaris,
Anggota :
1. Amiruddin
2. Dedi irwan
C. Pemandangan umum
Fraksi partai Demokrat DPRD kota bima terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bima tentang APBD Kota Bima tahun anggaran 2023
Alhamdulillah hirabil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih di berikan kekuatan lahir dan bathin dalam menjalankan rutinitas kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan daerah yang kita cintai bersama ini.
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang memberikan inspirasi dan ketauladanan bagi kita semua, sehingga sampai sekarang kita tetap memegang teguh ajaran yang telah disampaikannya.
Hadirin sidang dewan yang kami hormati,
Bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang apbd kota bima tahun 2023 ini, pemerintah daerah harus memperhatikan terjadinya sinkronisasi kebijakan derah dengan kebijakan pemerintah pusat dan prinsip-prinsip penyusunan apbd sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023.
Melihat dan mencermati dokumen penjelasan walikota bima terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 dan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara tahun 2023, maka fraksi partai demokrat dprd kota bima pada prinsipnya dapat memahami raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 ini untuk di bahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dengan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbanagan dalam pengalokasian anggaran kegiatan dalam apbd kota bima tahun anggaran 2023, sebagai berikut :
1. Fraksi partai demokrat melihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) tahun 2022 yang masih tinggi yang diproyeksikan sebesar rp.43 milyar lebih pada apbd tahun 2023, yang tentunya hal ini disebabkan penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal pada tahun sebelumnya. Untuk itu fraksi partai demokrat DPRD Kota Bima meminta agar pemerintah daerah betul-betul membuat kajian dan analisa terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan target, karena dengan adanya silpa yang begitu besar indikatornya adalah banyak program yang tidak dapat direalisasikan pada tahun sebelumnya.
2. Partai Demokrat DPRD Kota Bima memandang bahwa APBD Kota Bima tahun anggaran 2023 ini dilihat dari sisi pendapatan daerah masih mengandalkan pendapatan transfer pemerimntah pusat. Untuk itu diminta kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatan pencapaian pendapatan asli daerah yang lebih baik lagi. Dan kepada tapd diminta untuk memperhatikan anggaran-anggaran perangkat daerah dalam mengoptimalisasikan pencapaian pad.
3. Fraksi partai demokrat meminta agar dalam penyusunan apbd tahun anggaran 2023 harus memastikan terjadinya sionkronisasi antara arah kebijakan pemerintah pusat dengan arah kebijakan pemerintah kota bima, sehingga pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkeadilan dalam mengakomodir tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Hadirin sidang dewan yang kami hormati,
Demikian pemandangan umum fraksi partai demokrat dprd kota bima yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon ma’af atas segala kekurangannya.
Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamu’alaikum war. Wab.
Raba-bima, 09 november 2022
Fraksi Partai Demokrat
DPRD Kota Bima
K e t u a,
Syukri dahlan,s.sos. wakil ketua
H. Ridwan H.Mustakim s.adm. Sekretaris Asnah Madilau, SH.
1. M. Ryan kusuma permadi, SH.
2. Amir syarifuddin, SHI.
D. Pemandangan umum
Fraksi partai Golkar Kota Bima
Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota BimaTahun anggaran 2023
Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi partai Golkar DPRD Kota Bima ini, marilah kita semua bermunajat kepada allah swt sembari mengharapkan keridhoan-nya, karena sampai pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri rapat paripurna dprd kota bima.
Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah dengan sekuat tenaga dan pikiran memperjuangkan nilai-nilai kebenaran islam sebagai pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Untuk diketahui bersama, bahwa penyusunan apbd adalah sebagai wujud pelaksanaan pasal 308 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 89 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa waktu yang lalu walikota bima telah menyampaikan penjelasannya terhadap raperda tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna dprd untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
Mencermati penjelasan walikota bima dan dokumen rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan, fraksi partai golkar pada prinsipnya dapat memahami apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah daerah kota bima, untuk itu fraksi partai golkar dprd kota bima dapat menerima rancangan peraturan daerah kota bima tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 untuk dapat dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dengan catatan, usul dan saran sebagai berikut :
1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah perlu memperhatikan pembangunan sektor kesehatan dengan memberikan dukungan yang memadai terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ditingkat kelurahan seperti polindes dan pustu yangh tidak layak kondisinya serta aset tanah yang menjadi tempat berdirinya prasarana kesehatan. Selain itu juga, perlu diperhatikan tenaga kesehatan non asn khususnya yang belum memiliki status kontrak kerja untuk diberikan kejelasan statusnya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah.
2 Diminta kepada pihak eksekutif agar merevisi kembali regulasi tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memperkuat satuan polisi pamong praja dengan memperhatikan anggaran dan sumbner daya manusia yang memadai.
3. Diharapkan agar memfokuskan pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah, karena dalam kurun waktu beberapa tahun ini, seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja daerah lainnya. Yang walaupun demikian perlu adanya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat.
5. Diminta kepada pihak pemerintah daerah agar penempatan pejabat dalam suatu jabatan harus sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing berdasarkan standar dan kriteria, dan melakukan rotasi dan mutasi terhadap pejabat yang sudah lama menduduki jabatan pada dinas dan badan, sehingga adanya penyegaran dan tidak terjadi kejenuhan terhadap lingkungan kerja yang ada, sehingga dengan rotasi dan mutasi serta penempatan suatu jabatan yang sesuai kompetensi dan tepat sasaran akan mampu memberikan hasil kinerja yang maksimal bagi kemajuan penyelenggaraan roda pemerintahan.
Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi partai golkar dprd kota bima terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 yang disampaikan pada kesempatan hari ini.
Wabillahi taufik walhidayah
Wasalamu alaikum wr wb
Raba-bima, 09 november 2022
Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota bima
Ketua,
Muhammad amin, s.ip.
Wakil ketua
M. Irfan, s.sos.m.si.
Sekretaris,
Gina adriani
Anggota :
1. Hj. Ipa suka, s.sos.
2. Alfian indrawirawan, s. Adm.
E. Pemandangan umum
Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kota Bima Terhadap rancangan peraturan daerah Tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2023
Sebagai bentuk penghambaan kita kepada allah swt, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia nikmat-nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, terutama pada waktu sore hari ini kita semua telah menyempatkan diri untuk hadir diruang sidang dewan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna dprd kota bima, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima tahun anggaran 2023.
Selanjutnya tak lupa pula kita menyampaikan shalawat dan salam kepada nabiyullah muhammad saw, yang telah membimbing dan menuntun kita semua kejalan yang diridhoi oleh allah swt, semoga apa yang menjadi tuntunan dan suri tauladan beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dprd berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala daerah membentuk dan membahas peraturan daerah dan apbd. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan dprd, merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas dalam menetapkan berbagai kebijakan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kedua lembaga ini dapat membangun hubungan kerja yang sinergis terutama dalam pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang apbd sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan di daerah.
Memperhatikan penjelasan walikota bima terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang apbd kota bima tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan dan dokumen kua, ppas tahun anggaran 2023, fraksi partai bulan bintang dprd kota bima menyampaikan apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah daerah, sehingga memberikan pengaruh pada peningkatan pelaksanaan pembangunan melalui program-program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang menjadi dasar dalam penetapan apbd kota bima.
Hadirin sidang dewan yang terhormat,
Berkaitan dengan hal tersebut, fraksi partai bulan bintang menyampaikan beberapa catatan :
1. Diminta kepada pihak eksekutif atau dinas terkait agar dapat segera menyediakan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan aktifitas kehidupan bagi masyarakat penghuni rumah relokasi di kadole dan oi fo’o.
2. Diminta kepada pihak eksekutif untuk berinovasi dan berkreativitas dengan melakukan terobosan dalam meningkatan pendapatan asli daerah, sehingga nantinya dapat memberikan dampak manfaat terhadap kemajuan dan peningkatan pembangunan di daerah.
3. Diharapkan kepada pihak pemerintah daerah untuk membatasi pemberian izin usaha.
