Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian tinggal menunggu kesiapan koperasi di Kabupaten Bima untuk mengoperasikan pabrik garam terbesar di NTB tersebut.
"Fisiknya sudah selesai 100 persen. Hingga sekarang itu adalah kesiapan kabupaten. Jadi pabriknya udah selesai, sekarang pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi persiapan diserahkan kepada koperasi kabupaten sama provinsi," katanya di Mataram, Jumat (6/12/2024).
Saat ini, KKP sebagai pengelola diketahui sedang berkoordinasi dengan Pemkab Bima terkait dengan sejauh mana kesiapan kabupaten untuk mengelola pabrik pengelolaan garam yang menelan anggaran hingga Rp 10 miliar.
Muslim menuturkan Pemprov NTB sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Bima terkait bagaimana manajemen pengelolaan pabrik garam tersebut. Muslim segera bertolak ke Bima untuk melihat sejauh mana Pemkab Bima menyiapkan koperasi untuk mengelola pabrik tersebut.
"Koordinasinya dalam rangka pengaturan manajemen koperasi. Saya rasa kami sudah koordinasi dengan kabupaten, dan saya akan langsung ke kabupaten untuk memastikan seperti apa kesiapannya," imbuhnya.
Saat bertolak ke Bima, Pemprov NTB akan datang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sampai saat ini, pabrik tersebut masih milik KKP sebagai pemberi anggaran terbesar.
"Saat ini ada transisi pemerintahan di kabupaten dan itu akan kita lakukan koordinasi nanti. Kementerian Kelautan akan ikut karena belum diserahterimakan itu barang," jelas Muslim.
Dia akan berkoordinasi dengan KKP untuk mendiskusikan manajemen koperasi. Termasuk persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh koperasi agar bisa mengelola pabrik garam terbesar di NTB itu.
Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh koperasi agar bisa menjadi pengelola pabrik garam adalah memiliki modal, pengalaman, dan kepastian dalam berbisnis. Seperti apa skenario untuk bisnisnya dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya akan koordinasi minggu depan dengan Kementerian Kelautan untuk memastikan proses serah terima seperti apa, persiapan progress seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, meski pembangunan fisik telah selesai 100 persen, Muslim menyatakan pabrik tersebut belum bisa dioperasikan tahun ini. Karena perlu melakukan serah terima antara KKP dan Koperasi, juga perlu dilakukan uji coba pengelolaan garam sebelum benar-benar difungsikan.
"Fisik udah selesai, operasi belum, paling uji coba dulu iya. Operasi kan oleh koperasi," tandasnya 01
Saat ini, KKP sebagai pengelola diketahui sedang berkoordinasi dengan Pemkab Bima terkait dengan sejauh mana kesiapan kabupaten untuk mengelola pabrik pengelolaan garam yang menelan anggaran hingga Rp 10 miliar.
Muslim menuturkan Pemprov NTB sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Bima terkait bagaimana manajemen pengelolaan pabrik garam tersebut. Muslim segera bertolak ke Bima untuk melihat sejauh mana Pemkab Bima menyiapkan koperasi untuk mengelola pabrik tersebut.
"Koordinasinya dalam rangka pengaturan manajemen koperasi. Saya rasa kami sudah koordinasi dengan kabupaten, dan saya akan langsung ke kabupaten untuk memastikan seperti apa kesiapannya," imbuhnya.
Saat bertolak ke Bima, Pemprov NTB akan datang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sampai saat ini, pabrik tersebut masih milik KKP sebagai pemberi anggaran terbesar.
"Saat ini ada transisi pemerintahan di kabupaten dan itu akan kita lakukan koordinasi nanti. Kementerian Kelautan akan ikut karena belum diserahterimakan itu barang," jelas Muslim.
Dia akan berkoordinasi dengan KKP untuk mendiskusikan manajemen koperasi. Termasuk persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh koperasi agar bisa mengelola pabrik garam terbesar di NTB itu.
Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh koperasi agar bisa menjadi pengelola pabrik garam adalah memiliki modal, pengalaman, dan kepastian dalam berbisnis. Seperti apa skenario untuk bisnisnya dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya akan koordinasi minggu depan dengan Kementerian Kelautan untuk memastikan proses serah terima seperti apa, persiapan progress seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, meski pembangunan fisik telah selesai 100 persen, Muslim menyatakan pabrik tersebut belum bisa dioperasikan tahun ini. Karena perlu melakukan serah terima antara KKP dan Koperasi, juga perlu dilakukan uji coba pengelolaan garam sebelum benar-benar difungsikan.
"Fisik udah selesai, operasi belum, paling uji coba dulu iya. Operasi kan oleh koperasi," tandasnya 01
