Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan mengaku dirinya akan mengajak anggota DPRD lain untuk bertemu dengan Menpan RB serta BKN di Jakarta.
Pihaknya akan mengirimkan bukti untuk meyakinkan aspirasi massa aksi sungguh-sungguh diperjuangkan. "Saya akan dokumentasi terkait pertemuan kami dengan kemenpan RB nanti dan saya akan kirimkan kepada ketua forum," ujarnya Senin (10/3/2025).
"Saya akan mengajak pimpinan DPRD selama kami berada di Jakarta kami akan videokan aspirasi ini kami sampaikan kepada KemenpanRB dan BKN," tegasnya
Dia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat pihaknya
Pemerintah Kota Bima sejatinya telah menganggarkan gaji PPPK dan CPNS pada tahun 2025.
"DPR dan pemerintah sudah menganggarkan untuk gaji tahun 2025, itu bukti kami ada pihak bapak ibu. Tetapi sekali lagi ini bukan keinginan kami tapi pemerintah pusat yang ingin menunda pengangkatan ini," ujar Alfian di hadapan masa aksi, Senin (10/3/2025).
Dae Pawan, sapaan akrabnya, mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika telah ada kebijakan pusat.
Ia berharap agar PPPK dan CPNS tetap bersama sembari menunggu dinamika yang terjadi di Pemerintah pusat.
"Sudah ada di APBD untuk menggaji bapak ibu semua, tetapi karena ada kebijakan pemerintah pusat nah ini menjadi prihatin kita semua," terangnya.
"Semua aspirasi rekan-rekan kami akan mencoba membawa ke pemerintah pusat. Saya dan teman teman anggota DPR cukup prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat ini," tegasnya.
Dia berharap agar muncul gerakan yang serupa sehingga mampu didengar pemerintah pusat untuk mengubah kebijakannya.
"Mudahan mudahan gerakan ini menjadi gerakan seluruh rakyat Indonesia. Mudahan mudahan dari seluruh gerakan bisa membuka mata dan telinga di pusat agar bisa merubah keputusan yang diambilnya," tandasnya.
