MetroNTB.net

Arahan Wali Kota, Lampu Taman Amahami dan Batas Kota Kembali Nyala

    Kota Bima Metro NTB

Fokus Pemerintah Kota Bima pada program 100 hari kerja Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima yakni menata kekumuhan, penataan pengelolaan sampah, kebersihan dan penerangan disejumlah taman dan jalur jalan raya di Kota Bima terus dioptimalkan oleh perangkat daerah teknis.

Selain dinas lingkungan hidup, Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima terus memacu semangat kerja dinas perhubungan dalam rangka mewujudkan Kota Bima bercahaya. Sabtu, 28 Maret 2025.

Kepala Dinas Perhubungan, Is Fahmin, mengatakan, pihaknya mendapat instruksi Wali Kota Bima untuk terus melakukan pemeliharaan perbaikan lampu taman dan jalan raya yang ada di Kota Bima.

Is Fahmin menuturkan, melalui team PJU Bidang Sapras Dishub Kota Bima telah melakukan perbaikan jaringan dan pergantian bolam lampu sorot di taman Amahami Kota Bima pada tiang lampu sebelah selatan dan perbaikan jaringan dan pergantian bolam lampu sorot pada tiang sebelah utara taman Amahami Kota Bima.

"Alhamdulillah semua lampu pada 2 tiang lampu utara dan selatan taman Amahami sudah dapat di fungsikan (nyala)," ujar Kadis Perhubungan.

Setelah melakukan perbaikan di taman Amahami, sambungnya, tim melanjutkan perbaikan lampu sorot di perbatasan kota Ni'u. Pungkasnya.

Pemkot Bima Serius Tangani Ternak Liar, Perkuat Perda Hingga Denda

    Kota Bima Metro NTB

Wakil Wali Kota Bima mengatakan, dalam rangka mendukung dan merealisasikan Kota Bima maju, bermartabat dan berkelanjutan, faktor utama yang harus dilakukan dan didorong adalah mewujudkan kota ini bersih, tertata dan bercahaya di mulai dari rumah masing-masing.

Hal itu diungkapkan Feri Sofiyan, SH saat mengikuti shalat Isya dan taraweh berjamaah dalam rangkaian safari ramadhan pemerintah Kota Bima di Masjid Nurul Ula Lingkungan Mande 3 kelurahan Mande, pada Kamis, 27 Maret 2025.

"Dalam waktu dekat kita akan launching program Bersih-bersih Selasa dan Sabtu (Bersatu). Sekitar 5-10 menit kita bersihkan pekarangan rumah masing-masing," ujarnya.

Aba Feri sapaannya menyebut, pemerintah berharap bahwa tugas mewujudkan daerah ini bersih tidak serta merta menjadi kewenangan pemerintah, melainkan semua pihak dan seluruh masyarakat harus memiliki kewajiban yang sama mewujudkan kota ini bersih. Minimal dimulai dari rumah masing-masing.

Ia menambahkan, dalam rangka menegakkan aturan tentang penertiban hewan ternak liar di Kota Bima, ia menegaskan dalam waktu dekat mulai menertibkan hewan ternak yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Kita mulai dengan tahapan sosialisasi terlebih dahulu.

"Hal ini terpaksa kami lakukan, nanti kita perkuat perda nya, bahkan nanti ada dendanya. Untuk itu kami harap masyarakat mulai sekarang kandangkan ternak masing-masing," imbau Wakil Wali Kota Bima.

Safari Ramadhan di kelurahan Mande ini dihadiri oleh Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, Sekda Kota Bima, Staf Ahli Wali Kota, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Ketua Baznas Kota Bima, Plt Camat Mpunda dan Lurah se Kecamatan Mpunda.

KOTA BIMA - Metro NTB
DPRD Kota Bima bersama pemerintah telah menganggarkan gaji PPPK dan CPNS pada tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini akan tetap mengawal aspirasi yang disampaikan meskipun sejak awal telah berpihak pada nasib para PPPK dan CPNS.

"DPR dan pemerintah sudah menganggarkan untuk gaji tahun 2025, itu bukti kami ada pihak bapak ibu. Tetapi sekali lagi ini bukan keinginan kami tapi pemerintah pusat yang ingin menunda pengangkatan ini," ujarnya dihadapan masa aksi pagi tadi Senin (10/3/2025).

Dae Pawan, sapaan akrabnya, mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika telah ada kebijakan pusat. 

Ia berharap agar PPPK dan CPNS tetap bersama sembari menunggu dinamika yang terjadi di Pemerintah pusat.

"Sudah ada di APBD untuk menggaji bapak ibu semua, tetapi karena ada kebijakan pemerintah pusat nah ini menjadi prihatin

"Semua aspirasi rekan-rekan kami akan mencoba membawa ke pemerintah pusat. Saya dan teman teman anggota DPR cukup prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat ini," tegasnya.

Dia berharap agar muncul gerakan yang serupa sehingga mampu didengar pemerintah pusat untuk mengubah kebijakannya.

"Mudahan mudahan gerakan ini menjadi gerakan seluruh rakyat Indonesia. Mudahan mudahan dari seluruh gerakan bisa membuka mata dan telinga di pusat agar bisa merubah keputusan yang diambilnya," tandasnya.

Sekda Kota Bima Hadiri Rapat, Bahas Stabilitas Harga Pangan Komoditi Jagung Dan Gabah Tahun 2025

    Kota Bima Metro NTB

Kota Bima, 26 Maret 2025.

Menindaklanjuti rapat Walikota, Wakil Walikota, dengan beberapa unsur terkait beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH, hari ini kembali mengadakan  rapat koordinasi terkait stabilitas harga pangan dan target penyerapan jagung serta gabah oleh Bulog untuk tahun 2025. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kantor Wali Kota Bima ini, dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain, Plt. Asisten II, Kadis Koperindag, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kabag Ekonomi, perwakilan Perum Bulog, dan juga perwakilan dari Polresta Bima.

Januari 2025, Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp. 5.500 per kilogram, sementara gabah Rp. 6.500 per kilogram, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025. 

Penetapan HPP jagung ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam rangkap menyerap hasil panen petani dalam negeri, dengan tujuan untuk memperkuat stock cadangan pangan Pemerintah.

Melalui rapat ini, H. Mukhtar merespon positif  keputusan Pemerintah, dalam hal ini Bapanas, terkaitan dengan penetapan harga yang di ambil, serta berharap peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama jagung dan gabah, yang menjadi sumber utama penghidupan bagi para petani di daerah ini (Kota Bima), Ia juga menyoroti upaya pemerintah dalam memastikan harga tetap menguntungkan bagi petani tanpa membebani konsumen.

"Penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani, dari fluktuasi harga yang merugikan, serta memastikan harga kedua komoditi ini tetap kompetitif bagi industri. Dengan HPP sebesar Rp. 5.500/kg, kami berharap keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga", ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Bulog menjelaskan bahwa Kota Bima untuk tahun ini akan menampung khusus komoditi jagung sebanyak 50 ribu Ton, pihaknya menargetkan peningkatan penyerapan jagung pada tahun 2025 dengan skema harga yang lebih kompetitif. 

Namun dengan banyaknya jagung yang dihasilkan tahun ini, permasalahan lain yang akan muncul adalah kurangnya ketersediaan tempat atau gudang bagi Perum Bulog untuk menampungnya, sementara stock jagung sisa tahun kemarin (2024), masih tersisa sebanyak 13 ribu Ton, hal ini Perum Bulog berharap adanya perhatian dari Pemerintah, agar bisa memberikan solusi, pada permasalahan yang ada.

"Dengan banyaknya hasil panen jagung tahun ini, kami Perum Bulog khawatir tidak bisa membeli jagung dengan maksimal, karena terkendala terbatasnya gudang penyimpanan yang kami miliki, di tambah lagi dengan sisa stok tahun 2024  kemarin, yang masih tersisa 13 ribu Ton", tuturnya.

Menanggapi hal di atas, Sekretaris Daerah Kota Bima, mengatakan akan mencarikan solusinya, masalah sisa stock tahun kemarin sebanyak 13 ribu Ton, satu-satunya cara yang mungkin efektif untuk dilakukan, yakni dengan melakukan pelelangan, karena kalau stock sisa tahun kemarin tidak habis, dikhawatirkan Perum Bulog kurang maksimal membeli hasil panen tahun sekarang.

Sementara Kadis Ketahanan Pangan Kota Bima, memberikan pendapat, atau pandangan agar Perum Bulog harus lebih progresif dalam hal pemasaran, yang jangkauannya lebih luas dengan mitra-mitra Bulog yang ada luar pulau Sumbawa, harapnya.

Diskusi dalam rapat ini, membahas berbagai persoalan yang akan dihadapi baik pemerintah, Perum Bulog, maupun petani, terkait dengan hasil panen petani, baik jagung ataupun gabah yang sebentar lagi akan memasuki masa panen. Mulai dari penentuan harga jagung dan gabah, penyediaan alat ukur kadar air yang telah di kalibrasi, sampai kepada ketersediaan tempat atau gudang, untuk menampung jagung ataupun gabah yang akan di beli oleh Perum Bulog.

Ad Placement

Kesehatan

Pendidikan

Masyarakat